Anggota DPR Soroti PHK GoTo hingga Ruangguru, Singgung Pesangon dan JKP


Jakarta

Komisi IX DPR RI bidang ketenagakerjaan menyoroti badai pemutusan hubungan kerja (PHK) (PHK) yang melanda beberapa perusahaan Indonesia. Perusahaan diingatkan untuk mengikuti aturan saat memberhentikan karyawannya.

“Kami di DPR prihatin dengan kondisi GoTo dan beberapa startup sedang dalam proses merumahkan sejumlah besar pegawainya,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/10). /10). 11/2022).

Charles memahami bahwa perusahaan-perusahaan ini telah melakukan segala upaya dan PHK adalah pilihan terakhir. “Namun demikian, kami mendesak agar proses pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang terkait dengan hak-hak pekerja,” ujarnya.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Hal itu menyusul laporan dari mantan pegawai Ruangguru yang mengaku mendapat informasi terkait kejadian tersebut PHK tiba-tiba dari perusahaan. Menurut orang tersebut, dia hanya menerima email berupa tautan ke pertemuan online yang memberitahukan bahwa dia akan di-PHK.

“Bayangkan, dalam situasi seperti ini, tiba-tiba di-PHK, para pekerja juga akan merasa berat. Perusahaan harus menyediakan waktu persiapan bagi para pekerja, sesuai aturan yang ada termasuk memberikan pesangon,” ujar Charles.

Berdasarkan UU Cipta Kerja, pemberi kerja wajib memberikan uang pesangon kepada karyawan yang di-PHK. Selain itu, pekerja yang menjadi korban PHK juga dapat mencairkan uang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diberikan selama 6 bulan setelah pekerja yang terkena PHK dikonfirmasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Charles menyatakan Komisi IX DPR RI akan mengawasi penyaluran dana JKP BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang menjadi korban PHK.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris Foto: DPR RI

Lebih lanjut, Charles meminta pemerintah bersiap menghadapi segala kemungkinan dunia diprediksi akan mengalami resesi pada 2023, terutama dalam hal lapangan pekerjaan. Terlebih lagi, badai start-stop tidak terjadi begitu saja.

“Komisi IX akan memastikan BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim jaminan kehilangan pekerjaan dan hak pekerja lainnya bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata politikus PDIP itu.

“Pemerintah harus bersiap bahwa gelombang PHK akan terus berlanjut dan pemerintah dapat memberikan solusi agar pekerja yang terkena PHK memiliki kepastian kelangsungan hidupnya selama tidak mendapatkan pekerjaan lagi,” ujar Charles.

Lanjutkan ke halaman berikutnya.