liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
Batalkan Kenaikan Cukai-Batasi Rokok Elektrik

Jakarta

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) diundang bertemu dengan beberapa kementerian dan lembaga (K/L) di Kantor Staf Presiden (KSP) pekan depan. Ini hasil demonstrasinya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Minggu depan kita diundang untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Tenaga Kerja yang difasilitasi oleh KSP,” kata Ketua APTI Nasional tersebut. Direksi Agus Parmuji di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2022).

Agus mengatakan ada empat tuntutan yang dia ajukan untuk mewakili 3,1 juta petani tembakau. Pertamameminta kenaikan 10% Cukai Hasil Tembakau (CHT) dibatalkan pada 2023 dan 2024.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Pajak tidak boleh dinaikkan secara berurutan. Idealnya (kenaikan) kita maksimal 5% karena sudah kena,” ujarnya.

Agus mengatakan kenaikan CHT setiap tahun berdampak pada penyerapan tembakau lokal yang menyebabkan harganya turun. Ia mengatakan, penurunan harga tembakau akibat kenaikan cukai sejak 2019 terjadi sebesar 40%.

“Rata-rata harga tembakau Rp 60 ribu/kg, seharusnya grade D Rp 90 ribu-100 ribu. Untuk grade A sekitar Rp 110 ribu-120 ribu. Penurunan ini akan memperlambat sistem ekonomi budaya di desa tersebut,” ujarnya.

mengeklaim kedua, menyerukan kontrol ketat impor tembakau. Agus mengatakan, saat ini impor tembakau sudah melewati ambang batas 50%.

“Menurut data yang kami terima, impor tembakau dari luar negeri berada di ambang batas kedaulatan yaitu 50% lebih dari produksi nasional, sehingga perlu dikontrol dengan sangat ketat agar masyarakat Indonesia dapat mandiri di negaranya sendiri. ,” dia berkata.

mengeklaim ketiga, meminta agar subsidi pupuk tembakau tetap diberikan. Agus menyayangkan adanya kebijakan penghentian subsidi, padahal apa yang dilakukan petani tembakau telah menguntungkan devisa negara.

“Kita sudah sakit, tapi yang lebih parah lagi subsidi pupuk untuk petani tembakau khususnya ZA dihapuskan,” ujarnya.

mengeklaim keempat, diminta membatasi keberadaan rokok elektrik yang menggerus petani tembakau. Hal itu dilakukan untuk menjaga kedaulatan petani lokal.

“Selama ini selain tembakau impor melanda negara yang kita cintai ini, petani tembakau mulai tergerus dengan maraknya rokok yang tidak menggunakan bahan baku tembakau, petani lokal. Misalnya, rokok yang menggunakan listrik tidak menyerap petani tembakau lokal. . Harus ada kontrol produk. itu,” katanya.

(bantuan/gambar)