liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
Eks Ketum IDI Sarankan Omnibus Law Tak Persoalkan Izin Praktik Dokter


Jakarta

Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daeng M Faqih juga angkat bicara soal pro kontra RUU Omnibus Kesehatan. Menurutnya, pembahasan perubahan peraturan perundang-undangan sebaiknya tidak melibatkan hal-hal administratif seperti kasus surat izin praktek (SIP).

“Soal administrasi, tempatnya bukan undang-undang, tapi peraturan di bawah undang-undang, kalau omnibus, itu soal strategis, yang harus diselesaikan,” katanya saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Sabtu (3). /12/2022).

Daeng menyarankan agar pemerintah bersama dengan organisasi profesi melakukan dialog bersama untuk merumuskan perubahan yang paling baik dalam mempromosikan masalah kesehatan utama. Lima di antaranya yang disebutkan Daeng adalah kematian ibu dan anak, gizi buruk dan stunting, penanganan infeksi, dan aspek teknis jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi masyarakat.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Dengan Omnibus Law ini harus selesai, penanganan infeksi, penyakit menular, penyakit ini cukup longgar kan? Pandemi kemarin, sekarang ini harus ditangani, dokter spesialis kita masih kurang, ini perlu ditangani. “Masih banyak. Masalah JKN, saudara kita yang miskin tidak punya kartu, implementasi di lapangan masih bingung. Pembahasan ini sebenarnya SIP,” lanjut Daeng.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan belum ada draf resmi RUU Omnibus Law Kesehatan. Menurutnya, perjalanan Omnibus Law menuju Program Legislatif Nasional Prioritas 2023 masih panjang, sehingga tiba-tiba heboh penolakan tersebut dinilai terlalu dini.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono juga meminta legislatif membuka ruang diskusi yang luas. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga melibatkan sejumlah dokter di Indonesia.

Misalnya, ia merujuk pada laporan kesulitan praktik dokter spesialis lulusan luar negeri. “Sebanyak mungkin yang sudah berdialog dalam waktu singkat ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, dokter di dalam dan luar negeri. Kemarin ada laporan dokter asing kesulitan praktek di sini, makanya ada yang memulai Forum Dokter Susah Berlatihlah,” katanya. .

Simak video “Pakar IDI Peringatkan Lonjakan Covid-19: Waspada dan Bersiaplah”
[Gambas:Video 20detik]
(naf/atas)