liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
Jokowi Sebar DIPA, Kementerian dan Lembaga Sudah Bisa Belanja buat 2023

Jakarta

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Perdesaan (TKDD) Tahun Anggaran 2023 kepada 14 kementerian/lembaga (K/L).

Agenda ini digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/1/2022). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan diserahkannya DIPA dan TKDD, berarti APBN 2023 akan terlaksana.

“Dengan serah terima ini, berarti seluruh kementerian dan pemerintah daerah sudah mulai melakukan kegiatan termasuk pengadaan (pengadaan barang dan jasa) meski belum memasuki Tahun Anggaran 2023,” jelas Sri Mulyani. di Istana Kepresidenan, dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (12/1/2022).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Sri Mulyani menjelaskan, total APBN dalam APBN 2023 mencapai Rp 3.061,2 triliun. Angka tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.

“Defisit APBN 2023 semakin kecil yakni Rp 598,2 triliun atau 2,84%. Hal ini sejalan dengan implementasi Perpu 1 Tahun 2020 atau UU 2 Tahun 2020 yaitu konsolidasi fiskal dimana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3% dari PDB,” ujar Sri Mulyani.

Sedangkan untuk pendapatan nasional tahun 2023, pemerintah menargetkan Rp 2.463 triliun. Di dalamnya, perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.021 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp441,4 triliun dan hibah Rp0,4 triliun.

“Dan sekarang saatnya APBN mulai sehat kembali. Risiko ekonomi dan APBN yang tadinya bergeser menjadi pandemi, menjadi risiko global,” imbuhnya.

Pergerakan ini terutama dipicu oleh peningkatan produk makanan dan energi yang menyebabkan lonjakan inflasi global. Situasi ini kemudian memunculkan respon kebijakan berupa pengetatan moneter dan kenaikan suku bunga di berbagai negara.

“Hal ini tentunya akan menimbulkan tiga potensi krisis yang perlu diwaspadai pada tahun 2023 yaitu krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis keuangan di berbagai negara yang tidak memiliki landasan yang kokoh. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan risiko tersebut,” imbuhnya.

Untuk itu, pemerintah Indonesia memutuskan bahwa APBN 2023 akan lebih fokus pada peningkatan kualitas SDM, dalam hal ini alokasi dana kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap SDM itu sendiri. . .

“APBN 2023 dirancang sebagai instrumen untuk menjaga kepercayaan dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan risiko global,” kata Sri Mulyani.

(da/da)