liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
Kadin Dukung Aturan UMP 2023 Digugat ke MA, Pede Pengusaha Menang

Jakarta

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mengajukan permohonan uji materi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan adanya dualisme hukum mengenai penetapan upah minimum dapat mengurangi kepercayaan investor dan membahayakan pelaku industri. Penetapan upah harus menggunakan PP No. 36 Tahun 2021 yang bersumber dari UU Cipta Kerja.

“Saya tidak mau bicara soal UMP karena sudah ada dewan bipartit, dewan gaji. Kalau teman-teman asosiasi datang untuk uji materi ya kita dukung karena kita lihat dari sisi hukum bisa ada ketidakpastian yang akan mempengaruhi investor dan pelaku industri. Ini harus jelas,” kata Arsjad di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2022).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang yakin pengusaha tidak akan kalah di Mahkamah Agung terkait. UMP. Ini karena PP lebih tinggi dari Permenaker.

“Firasat saya tidak mungkin kalah, firasat saya ya, karena bagaimanapun juga PP lebih tinggi dari Permenaker,” ujar Sarman.

Sarman mengatakan PP No. 36 Tahun 2021 merupakan produk resmi pemerintah dalam menetapkan UMP dari tahun ke tahun yang telah dirundingkan bersama. Ia juga menyayangkan penerbitan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 disebut tidak melalui proses negosiasi.

“Pemerintah membuat aturan di atas aturan. Pengusaha akan sangat khawatir jika dasar penetapan UMP sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada karena kita menginginkan situasi bisnis dan investasi yang kondusif, salah satunya kepastian hukum,” ujarnya.

“Jadi kalau Kadin dan Apindo menggugat, sah-sah saja supaya ada kepastian hukumnya. Kita kesampingkan dulu jumlahnya, kalau ditentukan sesuai prosedur yang berlaku, kita terima, tapi ini tidak,” tambahnya.

Sebelumnya, pengusaha tersebut dikabarkan telah resmi bekerja sama dengan Firma Hukum Pemerintah Pusat, Konstitusi dan Hukum Masyarakat (INTEGRITI) Indrayana untuk mendaftarkan permohonan peninjauan kembali penetapan UMP 2023 ke Mahkamah Agung. Biaya perkara sudah dibayarkan, tinggal menunggu proses administrasi di Mahkamah Agung sebelum disidangkan.

Permohonan uji materi diajukan oleh 10 asosiasi pengusaha yakni APINDO, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), dan Asosiasi Pengusaha Outsourcing Indonesia (ABADI).

Kemudian, Asosiasi Produsen Benang Serat dan Filamen Indonesia (APSyFI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Penyewa dan Pengecer Indonesia (HIPPINDO), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Gabungan Industri (GAPKI) .

(bantuan/gambar)