liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Lanjut Investasi di RI, Perusahaan Hulu Migas Harap Kepastian Bisnis

Jakarta

Beberapa CEO perusahaan yang bergerak di sektor hulu migas (migas) menyatakan komitmennya untuk berinvestasi di Indonesia dan mendukung target pemerintah untuk mencapai net zero emission (NZE). Mereka mengharapkan kepastian usaha dari pemerintah agar investasi jangka panjang mereka lebih layak.

Dalam sesi CEO Forum di 3rd International Convention of Indonesia Upstream Oil and Gas (IOG) 2022 di Nusa Dua, Jumat (25/11), Direktur Utama Harbour Energi Indonesia Gary Selbie mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan periode fiskal kepada mencapai target produksi pada 2030. Indonesia, kata dia, memiliki banyak sumber daya berupa cekungan hidrokarbon. Belum lagi SKK Migas yang memberikan dukungan penuh, terbuka dan dapat didekati sebagai mitra oleh KKKS.

“Terkadang kita fokus pada aturan fiskal dan profit, tapi yang penting stabilitas, termasuk masalah pajak. Selama stabil, kita bisa lanjutkan,” kata Selbie dalam keterangan tertulis, Senin (28/11/2022).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Menurut Selbie, tantangan industri hulu di negeri ini adalah fiskal. Menurutnya, peralihan energi berarti dibutuhkan dana terutama untuk eksplorasi.

“Saya pikir terkadang kita memiliki tujuan yang tumpang tindih antara peraturan dan terkadang tidak sesuai dengan target produksi,” kata Selbie.

Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Irtiza Sayyed menambahkan, saat ini industri hulu migas membutuhkan regulasi yang komprehensif. Saat ini, kata dia, masih ada celah dalam regulasi.

“Jadi, kembali ke kata kerja sama ini sangat penting dan kritis, karena kita menghadapi tantangan yang sulit,” ujar Irtiza.

Presiden Regional BP Asia Pasifik, Gas dan Energi Rendah Karbon Kathy Wu menyatakan pihaknya memiliki komitmen investasi jangka panjang di Indonesia. Selain memberikan investasi yang berkelanjutan, Kathy mencatat BP juga membangun hubungan yang kuat dengan pihak lokal.

“Kami ingin menjadi perusahaan terintegrasi pada 2060, dan ini sejalan dengan target pengurangan emisi karbon,” kata Kathy.

Ia mengulas bahwa pada tahun 2018 BP meraih Penghargaan Bersatu untuk penanggulangan malaria di Bintuni, Papua. Selain itu, lanjutnya, kini lebih dari 70 persen tenaga kerja di Tangguh LNG berasal dari Papua. BP juga telah mendukung peta jalan emisi karbon Indonesia dan bersedia berpartisipasi dalam program tersebut. BP berkomitmen untuk berinvestasi US$ 10 miliar per tahun untuk mengurangi emisi karbon.

“Kami memiliki tawaran untuk memberikan layanan kami. Kami memiliki peluang untuk keamanan energi dan transisi energi untuk negara ini,” lanjut Kathy.

Sementara itu, Presiden Direktur Medco E&P Indonesia Ronald Gunawan mengatakan produksi Medco meningkat dari 56 ribu barel minyak per hari menjadi 170 ribu barel per hari. Medco, lanjutnya, beroperasi dari kombinasi lapangan baru, menengah, dan lama.

“Kuncinya adalah pengoptimalan dan biaya,” kata Ronald.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman menjelaskan para CEO tersebut merupakan pejuang ketahanan energi, karena perusahaannya terlibat dalam melakukan investasi.

“Iklim telah berubah dalam 3 tahun terakhir, terutama dengan situasi COVID. Setelah pandemi, kita menghadapi tantangan baru, yaitu NZE, transisi energi. Ini yang membuat investasi di hulu migas sulit, ” jelas Fatar. .

Selama 5 tahun, lanjut Fatar, dasar hukumnya menggunakan keputusan presiden. Tegasnya, ke depan perlu ada UU Migas sebagai revisi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena selama ini kontraktor melanggar beberapa peraturan.

“Kalau tidak ada kepastian, investasi akan sulit masuk. Rencana dan gagasan sudah ada, tapi bagaimana keadaannya sekarang (RUU Migas dan RUU EBT) bergulir melalui parlemen,” ujar Fatar.

Simak Video “SKK Migas Optimis Capai Rencana Strategis Migas Indonesia (IOG) 4.0”
[Gambas:Video 20detik]

(acn/hns)