Jakarta – Pelaksanaan tugas tahun 2022 dan arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2023 terangkum dalam satu tema “Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Sejahtera”. Indonesia tahun 2022, serta rencana dan sasaran kebijakan Bank Indonesia tahun 2023, sebagai implementasi Pasal 58 ayat (6) dan ayat (7) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Risiko ekonomi global yang akan kembali meningkat pada tahun 2022 akan menjadi tantangan bagi upaya percepatan pemulihan ekonomi negara. Risiko global dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina yang kembali meningkatkan fragmentasi politik dan ekonomi dunia. Secara umum terdapat lima masalah yang muncul dan saling berkaitan sehingga perlu diwaspadai karena dapat menekan perekonomian nasional.
Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia melambat sejalan dengan berkembangnya perpecahan politik dan ekonomi dunia, bahkan dengan meningkatnya risiko resesi di negara-negara maju. Kedua, inflasi meningkat sangat tinggi di negara-negara maju karena terganggunya pasokan komoditas energi dan pangan.
Ketiga, suku bunga acuan kebijakan moneter global meningkat tajam dan diperkirakan akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang sebagai respon atas kenaikan inflasi yang tajam, seperti yang terjadi pada Fed Funds Rate (FFR). Keempat, dolar AS menguat tajam sejalan dengan kenaikan FFR dan ketidakpastian pasar keuangan global sehingga menekan banyak mata uang dunia, termasuk rupiah.
Kelima, fenomena ‘cash is the king’ juga terjadi seiring dengan tingginya persepsi risiko investor global dan membuat investor menarik dananya dari negara berkembang termasuk Indonesia ke instrumen investasi yang dianggap likuid dan mendekati kas. Perkembangan ini harus dicermati dan disikapi dengan baik karena jika terus berlanjut berisiko memicu stagflasi atau bahkan resesi dan tingginya inflasi ekonomi global.
Di tengah tantangan global tersebut, pemulihan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut dengan stabilitas yang terjaga di tahun 2022. Kinerja ekspor tetap kuat sejalan dengan tingginya permintaan dari mitra dagang utama dan dukungan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dalam tren meningkat pada kisaran 4,5-5,3%. Stabilitas eksternal tetap terjaga ditopang oleh Neraca Pembayaran (NPI) Indonesia yang tetap sehat sejalan dengan surplus transaksi berjalan di tengah tekanan pada transaksi modal dan finansial, khususnya investasi portofolio.
Kinerja NPI yang stabil dan respons cepat Bank Indonesia turut menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah fenomena dolar yang kuat dan ketidakpastian pasar keuangan global. Inflasi, meskipun lebih tinggi dari kisaran sasaran tahun 2022, sejalan dengan perkembangan setelah kenaikan harga BBM bersubsidi, namun lebih rendah dari proyeksi awal dan diharapkan kembali ke sasaran pada tahun 2023. Stabilitas sistem keuangan juga tetap baik dengan ketahanan yang terjaga dan fungsi intermediasi yang lebih baik.
Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dan inovasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga ketahanan ekonomi dari risiko global dan terus mendukung kesinambungan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas dan mendorong pemulihan ekonomi.
Bank Indonesia mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan sebagai bagian dari arah kebijakan negara untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas. Dengan mulai pulihnya perekonomian dan untuk melindungi perekonomian domestik dari dampak gejolak global yang semakin meluas, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stabilitas), sedangkan kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, serta inklusi ekonomi dan keuangan tetap diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro-growth).
Sinergi kebijakan fiskal dan moneter semakin diperkuat melalui partisipasi Bank Indonesia dalam pembiayaan APBN, termasuk untuk menangani masalah kesehatan dan kemanusiaan akibat pandemi COVID-19. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspor, dan inklusi ekonomi dan keuangan.
dokter. Bank Indonesia
Secara lebih rinci, bauran kebijakan Bank Indonesia yang akan diterapkan pada tahun 2022 dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Di bidang moneter, kebijakan likuiditas, nilai tukar, dan suku bunga bertujuan untuk memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Ketiga kebijakan tersebut telah dilakukan oleh Bank Indonesia secara komprehensif dan sinergis dalam melaksanakan arah dan sikap kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas. Dengan kata lain, stance kebijakan moneter yang ditempuh tidak hanya diukur melalui perubahan kebijakan suku bunga, tetapi juga melalui kebijakan likuiditas.
Normalisasi kebijakan moneter Bank Indonesia dilakukan dengan mengurangi ekses likuiditas perbankan secara bertahap. Sejalan dengan rendahnya tekanan inflasi inti, khususnya pada semester I 2022, respon kebijakan moneter dilanjutkan dengan normalisasi likuiditas secara terkalibrasi, terencana, dan terkomunikasikan dengan baik melalui peningkatan rasio GWM rupiah secara bertahap menjadi 9% menjadi Konvensional. Bank Perdagangan (BUK) dan 7,5% untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
Kebijakan ini ditempuh agar Bank Indonesia tidak ketinggalan dalam merespon dampak volatilitas pasar keuangan global terhadap stabilitas makroekonomi. Kebijakan stabilisasi terus diperkuat untuk memastikan nilai tukar rupiah sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Stabilisasi nilai tukar diperkuat dengan melakukan triple intervensi di pasar spot, DNDF, dan pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder.
Selain itu, pada Desember 2022, Bank Indonesia menerbitkan instrumen operasi moneter (OM) mata uang baru untuk mendorong penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri oleh perbankan dan eksportir guna memperkuat stabilisasi, termasuk stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas nilai tukar rupiah. pemulihan perekonomian negara. . Sementara itu, BI7DRR rate yang dipertahankan rendah hingga Juli 2022 dinaikkan mulai Agustus 2022 sebagai langkah ke depan, pre-emptive, dan forward looking untuk menjaga stabilitas inflasi ke depan.
Sehubungan dengan itu, BI7DRR base rate dinaikkan sebesar 200 basis poin sejak Agustus 2022 menjadi 5,50% sebagai respons meningkatnya tekanan inflasi inti dan ekspektasi inflasi ke depan. Di bidang stabilitas sistem keuangan, kebijakan makroprudensi yang akomodatif terus diperkuat dan disinergikan dengan kebijakan KSSK untuk mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan mendukung pemulihan perekonomian nasional.
Terakhir, penguatan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan digitalisasi yang inklusif juga terus dilakukan. Ketiga kebijakan utama tersebut juga didukung oleh kebijakan pendukung lainnya yang bersinergi erat dengan pemerintah, perbankan dan lembaga lainnya untuk terus mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ke depan, bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2023 akan terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan mempercepat pemulihan dan pemulihan ekonomi yang bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi negara. Arah bauran kebijakan tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menangkal efek penyebaran turbulensi global. Kebijakan moneter pada tahun 2023 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), dengan melanjutkan kebijakan suku bunga yang bersifat forward-loaded, pre-emptive dan forward looking untuk memastikan penurunan ekspektasi inflasi yang berkelanjutan sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran yang wajar. kisaran 3,0 ± 1%.
Sementara itu, kebijakan makroprudensi, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta ekonomi keuangan yang hijau dan inklusif akan terus diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi negara (pro-growth). Selain itu, arah kebijakan Bank Indonesia juga akan terus bersinergi dengan bauran kebijakan ekonomi negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke lintasan jangka menengah menuju Indonesia maju.
Prospek pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut dalam jangka pendek dan tetap kuat dalam jangka menengah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan tetap kuat dan optimis pada kisaran 4,5-5,3%, meskipun akan sedikit melambat akibat perlambatan ekonomi global. Stabilitas eksternal tetap terjaga, ditopang oleh kinerja neraca pembayaran yang tetap sehat. Inflasi juga telah kembali terkendali dengan sasaran 3,0 ± 1%.
Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia terus meningkat dan kembali ke jalur menuju Indonesia maju. Prospek tersebut didukung oleh berlanjutnya pemulihan ekonomi global dan perbaikan ekonomi domestik yang juga didorong oleh peningkatan investasi dan produktivitas sejalan dengan implementasi kebijakan reformasi struktural baik di sektor riil maupun percepatan ekonomi digital tanah air. dan keuangan.
(adv)