liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Marak Tambang Ilegal Punya Beking Ngeri, Menteri ESDM Mau Bentuk Ditjen Baru


Jakarta

Penampilan tambang ilegal masih marak di berbagai daerah. Padahal, sejak sepekan lalu, isu penambangan liar dengan cadangan besar di Klaten, Jawa Tengah menjadi perbincangan hangat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) punya senjata untuk melawan penambangan liar. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pihaknya berencana membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk menertibkan pelanggaran hukum di sektor ESDM, termasuk penambangan liar.

“Kami sendiri sedang dalam proses pembentukan Direktorat Hukum dan Penegakan Hukum. Ke depan kami memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan semua itu,” kata Arifin Tasrif di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2022). ). ).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Arifin mengatakan, direktorat baru sedang dalam proses dan diharapkan dapat berlaku pada kuartal pertama tahun 2023. “Kami berharap kuartal pertama tahun depan sudah berjalan, ini sekarang sedang berproses,” katanya. .

Terkait penambangan pasir ilegal di Klaten yang menjadi perbincangan beberapa hari terakhir, Arifin menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil inspektur tambang yang dikirimkan Kementerian ESDM untuk mengungkap permasalahan tersebut. di belakang tambang ilegal.

“Penambangan liar, kita sudah kirim inspektur tambang ke sana untuk mengidentifikasi masalah di sana. Ini soal pengawasan, apalagi sekarang izin batu dan pasir sudah di daerah terdekat,” ujar Arifin.

Yang jelas, Arifin menegaskan, jika memang ada penambangan liar, berarti kegiatan penambangan tersebut telah melanggar hukum dan harus diproses.

“Di wilayah pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, harus menghadapi konsekuensi hukum. Jadi harus berkoordinasi dengan provinsi karena nanti kerusakannya akan parah,” kata Arifin.

Dia juga memperingatkan tambang ilegal dapat merusak lingkungan, menyebabkan banjir, dan merusak tanah.

“Untuk izin pertambangan, setelah penambangan harus ada reklamasi. Kalau ilegal, banjir dan kerusakan lahan. Jadi kami akan melalui inspektur tambang untuk berkoordinasi dengan pengamanan daerah,” ujarnya. kata Arifin.

Ada bentrok soal dukungan pertambangan yang disoroti Ganjar. Periksa halaman berikutnya.