Melihat Kenaikan Upah Minimum dari Tahun ke Tahun

Jakarta

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Hampir setiap tahun terjadi penyesuaian. gaji terendah (UM) dilakukan dengan rumus dan besaran yang berbeda.

Pemerintah provinsi juga turut serta dalam perhitungan dan penetapan, dan biasanya mengumumkan jumlahnya pada bulan November setiap tahun. Setelah itu, baru penunjukan tersebut akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Jika diingat dalam lima tahun terakhir, setiap tahunnya persentase kenaikan MW terus berubah. Dasar aturan dan rumus perhitungan juga berubah.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Dalam catatan detikcomPada tahun 2017, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan MW sebesar 8,25%. Kenaikan tersebut diperoleh dengan asumsi inflasi sebesar 3,07% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,18%.

Selanjutnya pada tahun 2018 MW juga meningkat sebesar 8,71%. Kenaikan upah minimum 2018 sebesar 8,71% dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (GDNK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Perinciannya, inflasi nasional 3,72% dan pertumbuhan ekonomi 4,99%.

Kemudian pada tahun 2019, Kemenaker menaikkan upah minimum sebesar 8,03%. Kenaikan tersebut dihitung dari inflasi nasional sebesar 2,88% ditambah pertumbuhan PDB sebesar 5,15%. Kemudian untuk ME 2020, Kemenaker menetapkan kenaikan sebesar 8,51%.

Sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada kenaikan IBU 2021 secara nasional. Untuk itu, jumlah MU masih mengacu pada tahun sebelumnya.

Namun, ada beberapa daerah yang memutuskan untuk melanjutkan implementasi kenaikan MW tersebut antara lain Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. UM 2021 di Jawa Tengah meningkat 3,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan UM 2021 DI Yogyakarta meningkat sebesar 3,54%.

Belum lama ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Februari 2021. Sejak saat itu, penetapan UM pun mengacu pada hal tersebut. regulasi serta Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan perhitungan BPS yang diungkapkan Kementerian Ketenagakerjaan, rata-rata penyesuaian untuk 2022 MW adalah 1,09%. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan pekerjaan termasuk variabel paritas daya beli, tingkat pekerjaan dan upah median.

Dan terakhir, untuk ME 2023 akan mengacu pada regulasi baru yang tercantum dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Rumus perhitungannya menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), inflasi, dan indeks yang memperhitungkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

Sedangkan jika pertumbuhan ekonomi negatif, maka penyesuaian nilai upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya memperhitungkan variabel inflasi.

Pemerintah juga membatasi kenaikan gaji tidak lebih dari 10%. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 1 Permenaker. Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada 28 November 2022 dan upah minimum kabupaten/kota pada 7 Desember 2022.

Gaji terendah provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 17 November 2022.

(fdl/fdl)