liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Menkes Buka Suara soal Pro-Kontra RUU Kesehatan Omnibus Law

Jakarta

Omnibus Law RUU Kesehatan yang masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 menuai suka dan duka. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan perubahan kebijakan dan regulasi yang tertuang dalam RUU Kesehatan adalah untuk transformasi utama sistem kesehatan negara.

Menkes membantah tudingan bahwa kewenangan berada di bawah kendali penuh Kementerian Kesehatan RI, tanpa melibatkan beberapa pihak lain, termasuk organisasi profesi. Sederhananya, keinginan transformasi melalui RUU Kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Posisi dasar pemerintahan ada dua, yang kita lakukan harus meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat, bukan baik menteri, organisasi profesi, perguruan tinggi, perorangan, industri, konglomerat, rumah sakit, bukan, tapi yang kita tulis nanti. – benar-benar memanjakan masyarakat,” jelas Menkes dalam diskusi Forum Komunikasi Ikatan Dokter Indonesia yang disiarkan @idiwilriau, Minggu (27/11/2022).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Jadi kalau nanti dalam pembahasan ternyata ide yang baik untuk masyarakat itu dari DPR ya diambil dari DPR, kalau dari IDI itu diambil dari IDI, atau dari universitas, KKI, ya kita terima, yang penting kita diskusikan mana yang terbaik untuk masyarakat,” lanjutnya.

Satu hal yang ingin diperbarui adalah jumlah dokter di Indonesia. Budi menuturkan, dari 92 fakultas kedokteran, hanya 20 yang memiliki program studi spesialis.

Menurut Menkes, pembukaan Fakultas Kedokteran melalui undang-undang saat ini cukup rumit, melalui beberapa tahapan, tidak di Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

“Oh tidak pak, undang-undangnya sudah cabut kewenangan, bukan ke Mendikbud, ke KKI, kejar ke konsil, Pak Putu keluarkan izin, tidak boleh pak, harus ke perguruan tinggi, jika perguruan tinggi tidak melepaskan, itu tidak akan melepaskan,” katanya.

“Tidak boleh seperti itu, itu hak pemerintah untuk mengelola. Contoh lain ke dokter radiologi, saya ditanya kenapa STR nya tidak keluar, saya tandatangani jadi cepat, tapi saya baru tahu. Menteri tidak bisa menandatangani STR, kewenangan bukan dari bapak, di dewan, dewan yang mengeluarkan, dewan harus dapat dari organisasi profesi, ada dua organisasi profesi, seperti apa. akhirnya dikumpulin, tapi pas dikumpulin rame juga kan,” lanjutnya.

Simak video “Prediksi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Tentang Covid-19 di Indonesia”
[Gambas:Video 20detik]