Jakarta –
Bank Pembangunan Asia (ADB) memberikan pinjaman sebesar US$ 500 juta atau Rp 7,84 triliun (kurs Rp 15.691) untuk Indonesia. Pinjaman tersebut untuk mendukung reformasi sektor energi di Tanah Air.
“Untuk meningkatkan keberlanjutan dan tata kelola fiskal, memperluas investasi sektor swasta dalam energi bersih dan terbarukan, serta mendorong pemulihan hijau dari pandemi COVID-19,” kata Senior Energy Specialist ADB Yuki Inoue dalam keterangan tertulis, Selasa (29/11/2022). ). . ).
ADB juga akan mengelola pinjaman US$15 juta untuk subprogram ketiga dari Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif yang dibiayai oleh Dana Infrastruktur ASEAN (ASEAN Infrastructure Fund) melalui Fasilitas Pendanaan Hijau Katalis ASEAN (ACGF). ).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Proyek ini juga akan menerima pembiayaan bersama yang setara dengan US$ 292 juta dari Kerjasama Pembangunan Jerman melalui KfW, serta US$ 60 juta dari Dana Kerjasama Pembangunan Ekonomi.
“Program ini mendukung pemerintah dalam mengimplementasikan kerangka kebijakan untuk mencapai keuangan berkelanjutan di sektor energi dan peningkatan akses terhadap energi, serta komitmen terhadap transisi menuju energi bersih,” ujarnya.
Subprogram ini melanjutkan dua subprogram sebelumnya yang mendukung reformasi pemerintah Indonesia di bidang energi tahun 2014-2017. Hal ini sejalan dengan prioritas operasional ADB berdasarkan Strategi 2030.
“Sub program tersebut meliputi reformasi tarif listrik dan target subsidi yang lebih tepat, dengan dukungan bagi kelompok yang lebih rentan, termasuk rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga,” jelasnya.
Langkah-langkah ini telah menghasilkan penghematan bahan bakar dan subsidi listrik yang signifikan selama durasi program, membantu pemerintah mengelola kenaikan tajam harga energi internasional pada tahun 2022.
Subprogram ini juga mendukung inisiatif pemerintah untuk mempromosikan produksi energi terbarukan dengan mekanisme penetapan harga baru, peraturan untuk mempromosikan sistem energi surya terapung, sistem fotovoltaik surya atap, kendaraan listrik, dan berbagai standar dan tindakan efisiensi energi.
Melalui reformasi tersebut, pemerintah telah mengadopsi insentif energi terbarukan dan memperluas akses energi sehingga menjangkau lebih dari 99% populasi pada tahun 2021, naik dari 84% pada tahun 2014.
Bersamaan dengan pernyataan bersama Pemerintah Indonesia untuk Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan dan Mekanisme Transisi Energi yang diumumkan pada pertemuan G20 Bali, program tersebut juga mendukung komitmen pemerintah untuk menyusun strategi pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU) di Indonesia, serta transisi ke energi bersih menjadi fokus dukungan ADB bagi sektor energi Indonesia di masa depan.
(bantuan/gambar)