liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
Ssstt... RI Lagi Godok Aturan Pajak Ekspor Nikel Usai Kalah di WTO

Nusa Dua

Indonesia akan mengajukan banding setelah kalah di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap tuntutan Uni Eropa terkait larangan ekspor tersebut nikel. Pada saat yang sama, pemerintah juga membahas aturan pajak ekspor nikel.

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Nasional (PKPN) Pande Putu Oka di sela-sela acara 11th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) di Hilton Bali, Nusa Dua, Selasa (6/12/). . 2022).

“Pembahasan ini masih bisa dilakukan. Pembahasan seperti apa, kebijakan yang akan diambil ke depan tetap bisa dilakukan. Pembahasan tidak perlu menunggu hasil banding,” ujar Oka.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Meski demikian, Oka tidak menginginkan rencana pajak ekspor tersebut nikel diasosiasikan sebagai medan ‘balas dendam’ bagi Indonesia yang kalah di WTO. Menurutnya, rencana itu ada untuk mendukung ketersediaan pasokan di dalam negeri dan menghasilkan nilai tambah.

“Kebetulan momentumnya tepat, sekaligus. Tapi sebenarnya yang menjadi perhatian kita adalah mempertimbangkan banyak hal. Kita ingin memperhatikan kecukupan pasokan dalam negeri kita untuk mengolah kebutuhan industri kita dan menciptakan nilai tambah kita,” ujarnya. dijelaskan.

Oka juga belum mau bicara saat ditanya berapa tarif pajak ekspor nikel termasuk nilai keekonomian yang bisa diperoleh. “Karena masih dibahas, nanti kalau dikatakan mungkin lebih baik, daripada kita polemik,” ucapnya lagi.

Senada dengan itu, Plt Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Abdurohman mengatakan, regulasi terkait bea keluar nikel memang sedang dibahas. WTO tetap menganggap aturan ini masih bisa diterima, bukannya Indonesia melarang ekspor.

“Prinsip WTO adalah pajak ekspor (nikel“Masih bisa dilakukan, apakah pembatasan ekspor berupa kuota tidak sesuai dengan prinsip WTO,” imbuhnya.

Tonton Juga Videonya: RI Kalah Gugatan Hentikan Ekspor Nikel, Moeldoko: Harus Lawan

[Gambas:Video 20detik]

(bantuan/das)